Salah satu isu hangat yang sering muncul dalam pengelolaan negara oleh pemerintah adalah adanya konflik kepentingan karena adanya rangkap jabatan. Anies Baswedan, telah mengingatkan tentang pentingnya mengatasi konflik kepentingan yang terjadi dalam berbagai sektor, seperti pedagang yang juga menjabat sebagai pejabat, rangkap jabatan pejabat, dan pemberian keistimewaan kepada keluarga. Upaya ini menunjukkan komitmennya untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan negara.
Anies Baswedan menyadari bahwa konflik kepentingan dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu contoh yang sering kali menjadi perhatian adalah keberadaan pedagang yang juga menjabat sebagai pejabat pemerintah. Konflik kepentingan semacam ini dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi, favoritisme, atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Anies Baswedan telah mengingatkan para pejabat dan pegawai pemerintah untuk menjaga integritas dan memisahkan kepentingan pribadi dengan tugas-tugas publik yang mereka emban.
Selain itu, rangkap jabatan juga menjadi isu yang seringkali ditemui dalam pengelolaan negara. Anies Baswedan menggarisbawahi pentingnya menghindari rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi fokus pada tanggung jawab masing-masing jabatan. Dalam mengatasi masalah ini, Baswedan telah mempromosikan prinsip pengelolaan pemerintahan yang efektif dan profesional, yang menekankan pada penunjukan pejabat yang kompeten, adil, dan tidak terkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Selanjutnya, Anies Baswedan juga mengingatkan tentang pentingnya mencegah pemberian keistimewaan kepada keluarga atau kerabat dalam pengelolaan negara. Praktik nepotisme dapat merusak prinsip meritokrasi dan mempengaruhi objektivitas keputusan yang diambil. Baswedan mendorong penegakan aturan yang ketat untuk mencegah praktik ini, serta mengedepankan transparansi dalam proses penunjukan dan pengambilan keputusan.
Dalam menghadapi konflik kepentingan, Anies Baswedan menyampaikan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, termasuk melalui peluncuran platform daring yang memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengelolaan negara. Selain itu, Baswedan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme konsultasi publik dan forum-dialog. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontrol sosial, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, dan memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan negara.